IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PERMUKAAN OLEH AIR LIMBAH INDUSTRI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR PERMUKAAN OLEH AIR LIMBAH INDUSTRI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

THO'ATUSH SHOFI

Pemerintah Kota Kediri dalam upaya melestarikan lingkungan hidup membentuk landasan hukum yaitu Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu sasaran dalam Perda tesebut adalah menjaga kelestarian daerah aliran sungai (DAS) dan sumber-sumber air. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, terdapat 15 DAS yang diprioritaskan untuk dipulihkan terlebih dahulu dan salah satunya adalah DAS Brantas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi implementasi kebijakan pemerintah Kota Kediri dalam pencegahan pencemaran air permukaan oleh air limbah industri di Daerah Aliran Sungai Brantas Kecamatan Kota Kota Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada petugas pengolah air limbah industri dan petugas bidang pencemaran kerusakan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui sebagian besar industri sudah melakukan pengolahan air limbah dan tidak dengan proses pengenceran serta sebagian besar industri telah memiliki IPLC. Berdasarkan baku mutu diketahui baku mutu limbah industri sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan industri rutin melakukan uji kualitas air limbah, namun industri masih kurang dalam pelaporan hasil uji kualitas air limbah. Pada sarana dan prasarana pegolahan air limbah, pemerintah telah menyediakan IPAL untuk kawasan industri dan sebagian besar industri telah memiliki IPALnya sendiri. Simpulan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengolahan air limbah dan tersedianya sarana dan prasarana pengolahan air limbah sudah berjalan dengan baik, namun implementasi kebijakan terkait baku mutu sudah dilaksanakan namun industri kurang patuh dalam melakukan pelaporan hasil uji kualitas air limbah. Pemerintah Kota Kediri sebaiknya memberikan sanksi yang tegas bagi industri yang tidak patuh terhadap peraturan serta perlu adanya peningkatan pengawasan dan pemantauan secara terus menerus terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Kata Kunci : DAS, Implementasi Kebijakan, Pengolahan Air Limbah

2019

10315004

S1 Kesehatan Masyarakat

KM1/19/006